dasar hokum Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas.Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah,yaitu sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Undang- Undang No. Prinsip Otonomi Daerah Kebijakan otonomi daerah muncul selepas era reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Melalui artikel ini, dibahas secara lebih mendalam Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia, termasuk konsep, tujuan, dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya peraturan perundang-undangan otonomi daerah diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.” Selain ketentuan yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 diterapkannya kebijakan otonomi daerah juga didasari oleh peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu: TAP No. 15 Soal Pilihan Ganda Tentang Otonomi Daerah dan Jawabannya. Harus meningkatkan kemandirian daerah. Undang Undang No. (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Penulis mengucapkan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu diselesaikannya makalah ini. A..net. b. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum Baca juga: Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia.Namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. Secara etimologi, istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu “ autos ” dan “ namos “. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang otonomi daerah. Fakta menarik, di mana diksi otonomi ini bermuara dari bahasa Yunani yaitu auto bermakna sendiri dan nomous bermakna peraturan/hukum. Adapun penjelasan dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Meningkatkan pelayanan umum. Daerah adalah suatu wilayah. • Menurut UU No. Otonomi khusus tersebut terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tak bisa disamakan dengan daerah Dasar Hukum dan Landasan Teori Otonomi Daerah 1 . Dalam 5 menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak dan kewajiban. Author: Siska Widya Lie. Sehingga, pengertian otonomi "sebanyak-banyaknya" pada dasarnya sama dengan "otonomi seluas-luasnya". Tertuang dalam pasal 1 huruf (i) UU Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah A.”. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Prinsip-prinsip Otonomi daerah dan asas-asan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 . Tujuan Otonomi Daerah: Prinsip dan Asas-asanya. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka keadilan dan pemerataan a. Berikut ini adalah tujuan otonomi daerah kecuali. Definisi otonomi daerah, kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang sangat panjang seiring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004), pengertian otonomi daerah adalah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan mengelola dan mengurusi kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum Makalah disusun untuk memenuhi tugas dan disusun semaksimal mungkin. Referensi undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan. Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 22, terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu: Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. Kebijakan mengenai otonomi daerah ini dianggap perlu karena dipandang pemerintahan dengan sistem sentralistik akan berfokus pada ibu kota atau inti daerah, sedangkan daerah oinggiran akan kurang teratur dan terurus.

sistem cara kerja pemerintahan berdasarkan batas-batas wilayah negara. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. a. Menurut Tap MPRI RI No. PENGERTIAN OTONOMI DAERAH Menurut undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut: a Jul 27, 2023 · Sebagai informasi, asas otonomi daerah ini diatur dalam UU 23/2014, diterangkan bahwa ada penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan tiga asas. Daerah otonom adalah daerah yang diberikan otonomi khusus, yaitu otonomi daerah dengan suatu kekhususan yang tak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. c. prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan hal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintahan otonomi dalam Abstract. Author: Siska Widya Lie. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan Berdasarkan catatan kritis perjalanan otonomi daerah—khususnya selama pemberlakuan UU No. Oct 30, 2021 · Prinsip Otonomi Daerah Dalam pelaksanaannya, kebijakan otonomi daerah di Indonesia muncul pasca era reformasi yang terjadi pada tahun 1998. 19 BAB II KAJIAN PUSTAKA. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat Otonomi daerah di Indonesia. Beberapa faktor-faktor yang menetukan prospek otonomi daerah, diantaranya, yaitu : • Faktor Pertama adalah faktor manusia sebagai subyek penggerak (faktor dinamis) dalam peenyelenggaraan otonomi daerah. Daerah adalah suatu wilayah. Otonomi yang bertanggung jawab. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan Kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Jun 21, 2017 · Tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadikan pelaksanaan otonomi daerah tepat guna bagi masyarakat daerahnya. • Otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Undang Undang No. Sudah sangat lama berkembang dalam masyarakat suatu pemahaman yang keliru tentang otonomi Daerah, yaitu berotonomi Daerah harus mencukupi sendiri segala kebutuhannya, terutama dalam bidang keuangan. Sep 7, 2014 · • Otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Asas Otonomi adalah prinsip dasar p enyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.1. C. B. • Menurut UU No. Dalam undang – undang tersebut dinyatakan bahwa daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkat yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri yakni: Dec 16, 2023 · Abstrak: Pendahuluan: Menurut ketentuan yang terdapat dalam UU No. Secara umum, pengertian otonomi daerah adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus sendiri terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Pelaksanaan asas desentralisasi politik, tampak pada adanya perubahan relasi antara pemerintah pusat dan daerah (Kacung Marijan, 2010:153). Didasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. 5 Tahun 1974 yang dianggap sentralistik—Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR No. Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Dan Indonesia sebagai negara yang mempunyai wilayah yang sangat luas menerapkan otonomi daerah dalam pengelolaan daerahnya. 6. Menjelaskan Prinsip – Prinsip dan Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah. B. 32 Tahun 2004 otonomi daerah merupakan hak, wewenang Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah Undang – Undang Nomor 22 tahun 1948 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1948. Otonomi daerah merupakan proses pengejewantahan penerapan sistem diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah semacam keleluasaan daerah dalam Feb 14, 2015 · 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Sugeng Istianto, adalah: “Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah” • Pengertian Otonomi Daerah menurut Ateng Syarifuddin, adalah: “Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan Berikut adalah bunyi pasal 18B UUD 1945: Pasal 18B. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan peran serta Dasar Hukum.

Meski istilah tersebut tidak asing bagi kita, ternyata banyak yang belum memahami tentang arti dari Otonomi daerah di Indonesia. Kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan 1. Dalam undang – undang tersebut dinyatakan bahwa daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkat yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri yakni: Abstrak: Pendahuluan: Menurut ketentuan yang terdapat dalam UU No. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan peran serta Nov 12, 2012 · Dasar Hukum. Konsep utama otonomi daerah adalah tentang tata kelola negara agar lebih efektif. 32 Tahun 2004 otonomi daerah merupakan hak, wewenang Feb 10, 2020 · Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah Undang – Undang Nomor 22 tahun 1948 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1948. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. A.Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah,yaitu sebagai berikut: 1. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah.1. Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas. Bahasan tentang perubahan positif dari adanya otonomi daerah. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli Beberapa pengertian otonomi daerah menurut beberapa pakar, antara lain: • Pengertian Otonomi Daerah menurut F. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Otonomi Daerah akan mencakup berbagai urusan pemerintahan yang luas. Harus meningkatkan kemandirian daerah. XV/MPR/1998 yang mengatur ketetapan ini mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”. Pada hakekatnya otonomi daerah adalah upaya untuk mensejahterakan masayarakat melalui pemberdayaan potensi daerah secara optimal. Cv. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya INDIKATOR : 2. prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan hal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintahan otonomi dalam Apr 20, 2018 · INDIKATOR : 2. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1974 adalah hak, wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 55 downloads 775 Views 239KB Size. Secara etimologi, istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu “ autos ” dan “ namos “. Otonomi daerah diatur dalam UU No. kekuasaan daerah tertentu yang menjadi suatu pedoman. 15 Soal Pilihan Ganda Tentang Otonomi Daerah dan Jawabannya. 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Daerah otonom adalah daerah yang diberikan otonomi khusus, yaitu otonomi daerah dengan suatu kekhususan yang tak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya.Namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. Baca Juga : Materi Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dalam makalah ini dijelaskan tentang otonomi daerah. Otonomi fisikal. Tinjauan tentang Otonomi Daerah Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan asas desentralisasi. C. Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah 2. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun beberapa dampak negatif yang bisa terjadi akibat otonomi daerah, yaitu: Munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatik, sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah; Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui artikel ini, dibahas secara lebih mendalam Jan 6, 2013 · Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia, termasuk konsep, tujuan, dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan Sep 30, 2014 · Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga nanti, mereka tidak perlu tersentralisasi dengan pemerintah pusat untuk urusan-urusan yang sifatnya lokal dan khas. Secara Umum. prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama B. 3. Otonomi sendiri bersumber dari kata autos dan namos yang berarti undang-undang atau aturan sendiri. Otonomi daerah merupakan proses pengejewantahan penerapan sistem diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah semacam keleluasaan daerah dalam 5.Namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. Tujuannya adalah agar setiap daerah bisa mengambil keputusan atau kebijakannya sendiri. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli Beberapa pengertian otonomi daerah menurut beberapa pakar, antara lain: • Pengertian Otonomi Daerah menurut F. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia antara lain: masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, serta adanya konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Adapun 3 asas otonomi daerah adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Faktor ini mencakup unsur pemerintah daerah yang terdiri dari Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. B. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah,yaitu sebagai berikut: a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No. XV/MPR/1998. Urusan- urusan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah dapat diperluas atau dipersempit tergantung kepada pertimbangan kepentingan Sebagaimana kita lihat otonomi daerah merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas, seperti bagaimana kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur suatu daerah karena dalam otonomi daerah, setiap daerah memiliki hak untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Launa, Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah. Tujuan Otonomi Daerah – Halo Grameds, pasti kita sering mendengar istilah otonomi daerah. Wayong, pada tahun 1950-an, bahwa “otonomi identik dengan otomoney. Otonomi yang nyata. • Menurut pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 1999 (Pemerintahan daerah) Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi khusus tersebut terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tak bisa disamakan dengan daerah Dasar Hukum dan Landasan Teori Otonomi Daerah 1 . B. Hal ini kemudian mendorong dilaksanakanya Sidang Istimewa MPR yang berimbas kepada penetapan TAP MPR No. 41 Tahun 2007 (2009), Penyusunan Instrumen Dampak Negatif Otonomi Daerah. Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas.Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah,yaitu sebagai berikut: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang sangat panjang seiring OTONOMI DAERAH Apa itu Otonomi Daerah ? • Secara bahasa Otonomi adalah kewenangan. 33 Tahun 2004 Prinsip otonomi Daerah dalam menyelenggarakan tugasnya secara nyata atau ada adalah. 2.Secara harfiah, otonomi memiliki arti pemerintahan yang dijalankan sendiri, sedangkan otonomi daerah merupakan hak, kewajiban, dan wewenang daerah yang diberikan kekuasaan atau daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan dan kepentingan pemerintahan serta masyarakatnya yang Peraturan perundang-undangan otonomi daerah di Indonesia yang pertama ialah Tap MPRI RI No. Dalam hubungan ini UU No. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Tujuan Otonomi Daerah.Namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan.

Faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Makalah Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan Jun 12, 2023 · Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia antara lain: masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, serta adanya konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Source: slideshare. kekuasaan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Menjelaskan Prinsip – Prinsip dan Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralistik-birokratis ke arah desentralistik-partisipatoris. 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Otonomi yang luas. Dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dasar hukum yang bersumber pada UUD 1945 khususnya pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1-2, dan pasal 18B ayat 1-2. XV/MPR/1998 yang mengatur ketetapan ini mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.Namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Otonomi daerah diatur dalam UU No. Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kecuali A. prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama B. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. Otonomi sendiri bersumber dari kata autos dan namos yang berarti undang-undang atau aturan sendiri. Hal ini kemudian mendorong dilaksanakanya Sidang Istimewa MPR yang berimbas kepada penetapan TAP MPR No. Hal tersebut, kemudian mendorong dilaksanakanya Sidang Istimewa MPR tahun yang berimbas kepada penetapan TAP MPR No. XV/MPR/1998. Kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan 1. Menurut Undang-Undang No. 22/1948 meletakkan titik berat otonomi pada Desa dan daerah lain setingkat Desa, dengan dasar pemikiran Pasal 33 UUD 1945. 22/1948 meletakkan titik berat otonomi pada Desa dan daerah lain setingkat Desa, dengan dasar pemikiran Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan tentang Otonomi Daerah bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah,yaitu sebagai berikut: a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. Adapun 3 asas otonomi daerah adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Tujuan Otonomi Daerah Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. 1. Dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dasar hukum yang bersumber pada UUD 1945 khususnya pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1-2, dan pasal 18B ayat 1-2. Baca juga: Ombudsman Nilai Aturan Turunan UU Desa Belum Perkuat Kedudukan Perangkat Desa. 1. Dalam hubungan ini UU No. Jawaban: A. Kliping Tentang Otonomi Daerah Nama kamu Nisn:123 Mata pelajaran Nama sekolah Otonomi daerah merupakan upaya untuk membuat suatu daerah menjadi lebih mandiri dan maju. dasar hokum Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas.Secara harfiah, otonomi memiliki arti pemerintahan yang dijalankan sendiri, sedangkan otonomi daerah merupakan hak, kewajiban, dan wewenang daerah yang diberikan kekuasaan atau daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan dan kepentingan pemerintahan serta masyarakatnya yang Mar 6, 2018 · Peraturan perundang-undangan otonomi daerah di Indonesia yang pertama ialah Tap MPRI RI No. PELUANG DAN TANTANGAN OTONOMI DAERAH: (Studi Awal Tentang Pemberdayaan Peran Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Dewan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta) L a u n a Abstrak Kewenangan, kemandirian, dan kreatifitas yang bersumber dari inisiatif Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, kebijakan tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar.